oleh

Revisi UU KPK, Pemerintah Tidak Perlu Ragu Tandatangani UU KPK untuk Memperkuat Pemberantasan Korupsi

-Nasional-356 views

Jakarta, Kompasindo.net- Menjelang masa akhir jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode
2014-2019 wakil rakyat telah berhasil menuntaskan revisi Undang-Undang (UU)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian telah disetujui oleh Presiden
Joko Widodo demi memperkuat fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi
dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM).

Setelah sekitar 17 tahun UU KPK disahkan, berbagai kalangan menilai upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK sering kali
mengabaikan hak asasi manusia baik dengan menetapkan seseorang menjadi
tersangka tanpa melaui proses dan beragam bukti yang mendukung, sehingga
penetapan status hukum menjadi terkatung-katung dalam waktu yang lama, hingga
tindakan penyadapan seringkali menyangkut hal pribadi yang melibatkan keluarga
dan relasi yang tidak terlibat dalam kasus korupsi.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita,
melalui UU KPK yang baru ini, upaya pemberantasan korupsi memperhatikan hak
asasi manusia dengan adanya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), bila tidak
ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat, serta kehadiran Dewan Pengawas
(Dewas) untuk memberi ijin dilakukannya penyadapan kepada seseorang yang
terindikasi melakukan kasus korupsi.

“Pemerintah tidak perlu ragu untuk menandatangani revisi UU ini karena UU yang
baru lebih baik daripada yang lama, revisi ini sebenarnya lebih maksimal daripada
KPK dibubarkan,”kata Romli saat diskusi Sikap Pemerintah Terhadap Revisi UU KPK
yang dihadiri oleh pengamat politik, perwakilan partai, praktisi hukum dan media
yang dilaksanakan di Hotel Mandarin-Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Dalam UU KPK yang baru, tidak ada satupun tugas KPK yang dikurangi, malah tugas
KPK menjadi bertambah dengan adanya fungsi pertimbangan HAM. KPK juga tidak
perlu khawatir dengan hadirnya dewan pengawas, karena semua badan/lembaga
Indonesia termasuk Presiden juga diawasi, yang paling penting diperhatikan adalah
aturan main dewan yang akan berlaku. Menurut Romli bila fungsi dewas tidak
maksimal, KPK perlu dibubarkan daripada menghabiskan anggaran negara tanpa
memberi hasil maksimal atas pengembalian aset negara dari kasus korupsi serta
upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Luhut Pangaribuan juga memandang
revisi UU ini memiliki politik hukum yang lebih baik dibanding UU lama yang banyak
bertentangan/melanggar HAM. Protes yang diberikan oleh masyarakat tidak perlu melakukan demonstrasi ataupun kericuhan karena ada 3 proses yang bisa
ditempuh yakni mekanisme judicial review ke mahkamah konstitusi (MK), legislatif
review atau menerbitkan Perpu.

“Dengan melihat kondisi yang berkembang saat ini, bila ada pihak-pihak yang tidak
menerima revisi UU ini, lakukan saja judicial review, pemerintah tidak perlu
menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres),” ujar Luhut. “Menerbitkan Perpres itu
adalah kemunduran karena artinya kita kembali ke UU yang lama yang membuka
potensi penyalahgunaan jabatan,” tambah Luhut.

Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil menuturkan, revisi UU KPK ini
sebenarnya sudah berkali-kali ingin dilakukan oleh DPR, serta sudah mengundang
beberapa tenaga ahli yang berkompeten sehingga UU ini sebenarnya tidak
dikeluarkan terburu-buru dengan agenda tertentu. Namun setiap kali pembahasan
revisi ingin dilakukan, selalu mengundang protes karena dinilai melemahkan KPK.

Stigma ini sering kali dimunculkan untuk membangun narasi yang tidak ilmiah. Nasir
menyarankan kedepan perlu adanya kriteria terhadap panitia seleksi dan juga calon
anggota komisioner KPK, sehingga tidak ada kecurigaan bila anggota pansel maupun
calon komisioner mewakili orang/partai tertentu, jadi semuanya menjadi lebih
transparan dan lebih dipercaya public.

“Kita adalah negara hukum yang demokratis, sehingga bila ada pandangan yang tidak
sejalan, silahkan melalui judicial review,” papar Nasir. “Kita tidak tergesa-gesa untuk
mengesahkannya UU ini, kita masih punya waktu untuk mendengarkan masukan
masyarakat demi KPK yang lebih baik,” tambahnya.

Menurut Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, revisi UU KPK ini telah
diputuskan oleh DPR yang adalah perwakilan seluruh rakyat Indonesia, sehingga UU
ini adalah wajah Republik Indonesia. Kehadiran UU KPK menjadi barometer untuk
memasuki reformasi hukum Indonesia, sehingga pejabat negara tidak lagi
memperkaya diri sendiri dengan menggunakan jabatannya.

Revisi UU KPK ini adalah momentum untuk memperkuat kelembagaan KPK untuk
memberi asas kepastian hukum, meningkatkan azas manfaat dan memberikan azas
keadilan. “UU ini sudah menjadi keputusan seluruh rakyat Indonesia, ketika ada
masukan dari masyarakat, kami masih membuka ruang untuk berdialog,” ujar
Ngabalin. “Presiden Jokowi tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan untuk
Indonesia yang lebih kuat, negara tidak boleh kalah karena ditekan,” tegas Ngabalin. (Dadang)

News Feed