oleh

KPID JABAR Dukung TV Parabola dan Kabel Siarkan Free To Air Gratis

-Nasional-409 views

Jakarta,Kompasindo.net-Daerah daerah terluar dan terdepan Indonesia dan daerah daerah blank spot masih banyak yang belum terpapar siaran TV swasta free to air. RRI dan TVRI yang didanai negara belum membangun infrstruktur penyiaran secara merata di daerah-daerah ini. TV Parabola dan kabel mengisi peran ini, meratakan informasi ke seluruh pelosok negeri.

Wakil ketua KPID Jabar, Dadan Saputra mengungkapkan, “semestinya tak ada persoalan ketika free to air didistribusikan oleh lembaga penyiaran berlangganan untuk daerah terluar, daerah terdepan, atau daerah daerah blank spot. RRI dan TVRI tak membangun infrastruktur di daerah daerah itu, karena keterbatasan anggaran. Masa ketika ada teman teman TV berlangganan yang memenuhi kebutuhan informasi ini dibebani pembiayaan,” sesalnya.

Dadan menambahkan, “berdasar Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 masyarakat berhak atas informasi”, ujarnya.

Dadan juga menerangkan, “siaran free to air adalah siaran lembaga penyiaran yang pembiayaannya dari iklan, pakemnya mestinya pada saat mengambil dari iklan tidak mengambil iuran dari pelanggan, sebaiknya free to air tidak mengambil bagian dari pelanggan dengan alasan apapun. Umpamanya karena konten kontennya didistribusikan oleh lembaga penyiaran berlangganan maka minta bagian, dari fungsi ekonomi tersebut, itu melanggar pakem. Kalau ada lembaga penyiaran free to air mengatakan, kami melakukan produksi mengeluarkan biaya yang besar, publik juga tak pernah mempersoalkan berapa keuntungan dari program ketika iklannya sangat semarak. Free to air seharusnya tunduk pada pakemnya, tegas dadan.

Senada, Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, Komisioner KPID Jawa Timur menyatakan, “kepentingan KPI dan KPID adalah kepentingan masyarakat, KPI adalah perwakilan masyarakat. Di Jatim banyak daerah yang mengalami blank spot area, siaran-siaran televisi terrestrial tidak dapat diterima dengan baik, masyarakat membutuhkan televisi berlangganan. Perjuangan kawan kawan LPB untuk bisa menyiarkan televisi berlangganan agar masyarakat terpenuhi haknya terkait dengan dunia penyiaran sangat luar biasa, ujar Yosua.

Hisam Setiawan, wakil ketua KPID Riau menguatkan, KPI mendorong siaran free to air gratis karena sedang menjaga kepentingan masyarakat di wilayah ekonomi kurang maju dan wilayah perbatasan, yang hanya bisa mengakses siaran tv swasta menggunakan perangkat parabola dan berlangganan tv kabel.

” tv-tv swasta free to air banyak yang belum membangun pemancar terrestrial di wilayah wilayah tersebut, karena secara bisnis kurang menguntungkan, ucapnya.

Mengikuti sikap KPID lainnya, KPID Sumbar telah keluarkan surat dukungan tertulis untuk TV Kabel. “TV kabel diharuskan oleh Undang-Undang Penyiaran untuk mendistribusikan siaran TV swasta free to air kalau nanti ada masalah hukum, baik perdata maupun pidana, KPID sumbar siap memberikan penjelasan kepada pihak pihak yang berwenang, tegasnya.

Sebelumnya, di berbagai media, akademisi perguruan tinggi negeri di Indonesia telah mendukung kebijakan KPI, siaran free to air gratis di lembaga penyiaran berlangganan. Guru Besar Hukum Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar, Prof. Dr. Judhariksawan, SH., MH, Guru Besar Komunikasi Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang, Prof. Dr. Alo Liliweri, dosen komunikasi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Achmad Abdul Basith, S.Sos, M.Si, Pakar Komunikasi Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru, Dr. Suyanto, MSc, dan Pakar Komunikasi Universitas Andalas (UNAND) Padang, Dr. Elva Ronaning Roem, S.Sos., M.Si telah memberikan dukungannya kepada KPI agar menerapkan siaran free to air gratis di lembaga penyiaran berlangganan untuk pemerataan informasi.(Red)

News Feed