oleh

Carut Marut Sistem Penyiaran di Indonesia

-Nasional-296 views

Jakarta, Kompasindo.net –
Sistem Penyiaran Indonesia sudah diatur dengan baik dan adil melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab, dan Pasal 3 menegaskan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan “tujuan” untuk memperkukuh integrase nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Serta dalam UU Penyiaran juga sudah mengatur tentang Jasa Penyiaran diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swsata (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang semuanya sudah dikelola dengan adil dan teratur dengan menggunakan filosofi diversity of content (keberagaman siaran) dan diversity of ownership (keberagaman kepemilikan).

Namun, kehadiran konglomerasi media dalam bidang penyiaran saat ini (MNC Group, Emtek Group, Transcorp Group dan VIVA Group) sudah tidak lagi menunjung tinggi asas, tujuan, fungsi dan arah sistem penyiaran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini terbukti dengan kepemusatan atas kepemilikan dan kepemilikan silang lembaga penyiaran oleh beberapa konglomerasi media Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa telah terjadinya peng-ingkar-an terhadap amanat Undang-Undang Penyiaran dan hal ini juga membuat carut-marut-nya sistem penyiaran Indonesia saat ini dengan melakukan praktek-praktek kotor dalam bidang penyiaran.

Bukti nyata bahwa konglomerasi media saat ini telah melakukan praktek kotor bidang penyiaran yaitu dengan banyaknya upaya kriminalisasi kepada TV Berlangganan non-konglomerasi dengan dalil-dalil melakukan komersialiasi siaran free to air (Televisi Swasta) yang tergabung dalam group konglomerasi media yang mereka miliki. Padahal dalam Undang-Undang Penyiaran sudah mengatur tentang pentingnya pendistribusian informasi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama di wilayah pedalaman (wilayah ekonomi kurang maju) dan wilayah-wilayah perbatasan Republik Indonesia. Dan dalam Pasal 26 (ayat) 2 (Poin) b, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah sangat jelas disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) “diharuskan” menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta.

Usaha untuk melakukan persaingan usaha secara tidak sehat dilakukan secara terang-terangan oleh oleh konglomerasi media terhadap ribuan LPB diseluruh Indonesia yang sedang mengemban amanat Undang-Undang sesuai ijin yang mereka miliki dan tindakan semena-mena konglomerasi media penyiaran saat ini sudah tidak lagi mementingkan kepentingan Bangsa dan Negara. Buat mereka, kepentingan bisnis lebih diutamakan daripada kepentingan Bangsa dan Negara dan tentu saja hal ini membuat system persiangan yang tidak sehat antarlembaga penyiaran. Dan rakyat Indonesia yang menjadi korban atas kelakukan praktek-praktek kotor para konglomerasi media ini.

Kondisi makin buruk, ketika para pihak yang seharusnya mengatur tentang penyiaran di Indonesia, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) malah seakan-akan melepaskan tangungjawabnya dalam persoalan ini. Sampai dengan persoalan ini ada yang sudah berujung kepada aparat penegakan hukum dan sampai ke meja hijau (pengadilan), Kemenkominfo RI dan KPI tidak sedikit-pun bergeming dengan kondisi ini.

Padahal dalam Rakornas KPI se Indonesia yang di adakan pada tanggal 1-2 April 2019 di Kalimantan, KPI Pusat dan KPID seluruh Indonesia telah menyatakan secara tegas dan jelas bahwa siaran free-to-air dari Televisi swasta dapat disiarkan gratis di LPB, akan tetapi pada kenyataannya praktek kriminalisasi oleh konglomerat media masih terus terjadi sampai saat ini.

Pada kenyataannya saat ini banyak sekali wilayah yang belum terjangkau oleh siaran dari televisi swasta, sehingga kehadiran Lembaga Penyiaran Berlangganan di daerah justru sangat membantu masyarakat dalam menyajikan siaran dari televisi swasta, dan sudah sepantasnya para LPB tersebut disebut sebagai pahlawan informasi, namun yang terjadi justru kriminalisasi terhadap mereka oleh konglomerasi media yang menghendaki agar LPB tersebut membayar sejumlah uang kepada mereka untuk bisa menyiarkan televisi swasta.
Hal mengenai pemerataan informasi ini disampaikan juga oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Papua Barat, Christian Hamdani Sianipar yang sangat berharap wilayahnya dapat terjangkau layanan televisi swasta terutama free to air sebagai bentuk pemerataan informasi. Karena masih banyak daerahnya yang blank spot alias tak terjangkau siaran tv swasta.
Ini kabar memilukan, padahal informasi menjadi salah satu sarana untuk mencerdaskan masyarakat dan mengetahui kondisi terkini yang tengah terjadi.
Karenanya Cris mendorong kebijakan KPI siaran free to air gratis di lembaga penyiaran berlangganan harus terus dikawal.“KPI harus tegas melaksanakan keputusan yang telah dikeluarkan dalam Rakornas di Samarinda, Kalimantan Selatan, karena itu sudah menjadi keputusan bersama KPI Pusat dan KPID-KPID se-Indonesia, keputusan itu sudah ketuk palu, kenapa saat ini masih diributkan, seharusnya tinggal dilaksanakan”, ujarnya di Jakarta, Selasa(22/10).
Hal yang sama terjadi di Kalbar, siaran TV-TV swasta free to air belum menjangkau seluruh wilayah Kalbar, hal itu disampaikan Ketua KPID Kalbar, Muhammad Syarifudin Budi, di Jakarta. Dia mempertanyakan keadilan dan pemerataan informasi bagaimana bisa terjadi jika kondisi ini tak jua diatasi.
“Informasi yang disiarkan TV-TV swasta free to air masih terkonsentrasi di ibu kota kabupaten dan ibu kota Provinsi. Di Kalbar, masih banyak daerah blank spot, ujarnya.
Syarifudin juga menuturkan, KPID Kalbar sedang memperjuangkan agar daerah terluar, terpencil, dan wilayah perbatasan dapat terlayani siaran free to air, ucapnya. KPID Kalbar menginginkan pemerintah dalam hal ini Kominfo dan KPI pusat hadir untuk mengatasi permasalahan ini dan selama ini yang bisa menjangkau siaran ke daerah daerah itu hanya LPB (satelit dan kabel).
Dengan adanya keputusan Rakornas KPI di Kalimantan pada bulan April lalu, KPI diharapkan dapat mengatur dan adil kepada LPS dan LPB, sehingga di daerah ada kepastian hukum dalam berbisnis.
Menurutnya, LPB (satelit dan kabel) sangat diminati masyarakat Kalbar. LPB mampu mencakup area perbatasan karena secara bisnis, TV-TV swasta free to air tidak berminat bersiaran di wilayah wilayah tersebut”, pungkasnya.
Guru Besar Universitas Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan, dan ahli hukum penyiaran Prof Judhariksawan menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia yang mendukung Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk menerapkan siaran free to air penting untuk pemerataan informasi.
“Kita ketahui, masyarakat Indonesia masih banyak yang tinggal di daerah terpencil, di daerah perbatasan, di pulau terluar Indonesia yang mana mereka tidak bisa menjangkau siaran TV swasta free to air,” kata Judhariksawan. Untuk itu, hadirnya TV kabel yang tergabung dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dinilai telah membantu Pemerintah untuk menyiarkan siaran TV swasta jauh ke pelosok daerah. Judhariksawan yang juga mantan Ketua KPI Pusat itu juga berpendapat bahwa pelaku LPB ini adalah sekumpulan pengusaha UKM di daerah yang harus didukung.(MS Riz)

News Feed