oleh

Kementrian PANRB Akan Tetapkan 13 Pengelola Pengaduan Terbaik

-Nasional-383 views

Jakart,Kompasindo.ne- Usai melewati sejumlah tahapan seleksi Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl (PANRB) akan mengumumkan sekaligus memberikan penghargaan kepada 13 pengelola pengaduan pelavanan terbaik. Pemberian penghargaan ini akan dilakukan pada Senin (09/12) di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan kompetisi yang didukung oleh The United States Agency for International Development (USAlD) lnl bertujuan membangun komitmen instansi pemerintah dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Kementerian PANRB mendorong peningkatan pelayanan publik dalam membangun pengelolaan pengaduan yang partisipatif dan dapat dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

“Melalui ajang ini, kami harapkan seluruh instansi pemerintah terpacu meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik,” ujar Diah di Jakarta, Minggu (08/12)

“Pemeuntah Amerika Serikat percaya bahwa transparansi, tata kelola pelayanan publik yang baik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah fondasi dari demokrasi yang kuat. Melalui USAID, Pemerintah AS, dalam kemitraan dengan berbagai Iembaga pemerintah dan Kementerian Republik Indonesia seperti KEMENPAN RB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman Republik Indonesia dan semua mitra lokal dan nasional kami, telah mendukung upaya berkelanjutan Indonesia untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kami bangga dengan apa yang telah kita capai bersama dan bahwa sebagai dua negara demokrasi yang kuat, kami berharap kita akan mencapai lebih banyak lagi untuk terciptanya masa depan yang makmur bagi generasi Indonesia yang akan datang.,” ungkap Betty Chung, selaku USAID Acting Mission Director.

Penyelenggaraan kompetisi ini didasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 310/2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2019. Perbedaan utama kompetisi tahun ini dibanding sebelumnya adalah jenis peserta yang diperkenankan mendaftar diperluas.

Di tahun sebelumnya, peserta hanya berasal dari kementerian, Iembaga, pemda, BUMN, dan BUMD. Kini, kompetisi diikuti pula oleh unit pelaksana pelayanan publik lainnya, termasuk di dalamnya unit pelaksana pelayanan publik di bawah instansi vertikal, kantor perwvakilan dan Perguruan Tinggi Negeri.

Total peserta Kompetisi SP4N-LAPOR! 2019 mencapai 312 instansi, mengalami peningkatan 92,5 persen dibandingkan jumlah peserta tahun lalu yakni 162 instansi. Peserta itu terdiri atas 187 pada kategori Instansi Pemerintah (IP) Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik dan 165 pada kategori Unit Pelaksana Pelayanan (UPP).

Diah mengungkapkan banyaknya keikutsertaan kompetisi tersebut juga seiring dengan peningkatan penerapan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari peserta. Menurutnya, animo peserta kompetisi semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. ”Instansi yang tahun sebelumnya masuk dalam kategori yang baik, tahun ini ternyata cukup banyak yang mengelaborasi, meningkatkan inovasi, dalam rangka menjaga sistem ini agar dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

la berharap dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah diharapkan mampu menerima kritik, saran dan aspirasi dari para pemangku kepentingan. “Hal ini agar dapat memperbaiki pelayanan publik dan tentu juga dengan data-data yang ada dapat memberikan masukan dari sisi kebijakan,” ungkapnya.

Proses kompetisi dimulai sejak instansi pemerintah mulai mendaftarkan diri pada 23 September hingga 11 November 2019. Selanjutnya, pada 11 hingga 13 November 2019 tim evaluasi Kementerian PANRB melakukan verifikasi formulir self-assessment beserta bukti-bukti pendukungnya. Berdasarkan verifikasi tersebut, dipilih 40 terbaik yang terdiri dari 30 pada kategori lnstansi Pemerintah (IP) Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik den 10 pada kategori Unit Pelaksana Pelayanan.

“Top 40 tersebut wajib mengikuti tahap wawancara di hadapan dewan juri untuk kemudian ditentukan 13 terbaik,” jelas Diah.

Proses penjurian dan wawancara diadakan pada 25-28 November 2019. Dewan juri terdiri dari Menteri PANRB periode 2011-2014 Azwar Abubakar, General Manager Media Services Berita Satu TV Adi Prasetya, Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Akademisi Meuthia Ganie-Rochman, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sularsi, dan Direktur Program dan Produksi iNews Sulaeman Sakib.

Azwar yang juga menjadi Ketua Tim Dewan Juri ini mengatakan peserta Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dinilai semakin baik dan beragam dari tahun sebelumnya. Masyarakat di era digital mengharapkan sistem pengaduan yang tidak berbelit dan cepat.

“Dengan adanya pelayanan publik berbasis digital, bisa meningkatkan transparansi yang berujung pada clean government,” jelasnya.

Terlebih, pemerintah telah mencanangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang wajib diikuti seluruh lapisan pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan. termasuk dalam mengelola pengaduan, akan mendorong clean government. “Betul-betul bisa mendorong reformasi, mendorong clean government dan good governance,” tegasnya.

Sementara itu, anggota juri yang lain, Sularsi, mengatakan pengaduan pelayanan yang diterima oleh instansi pemerintah digunakan untuk menciptakan terobosan dan memperbaiki pelayanan. ”Melihat apa yang disampaikan para peserta yang mengikuti kompetisi, mereka bukan anti kritik lagi, mereka justru menerima feedback dari masyarakat agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi dan memanfaatkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai media komunikasi,” ujarnya.

Top 40 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019

Top 30 Kategori Instansi Pemerintah (IP) Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2, Kementerian Kesehatan

3, Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 5. Kementerian DaIam Negeri

6. Kementerian Sekretariat Negara

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

9. Badan Kepegawaian Negara

10. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

11. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

12. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

13. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

14. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

16. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

17. Pemerintah Kabupaten Gowa

18. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

19. Pemerintah Kabupaten Bangka

20. Pemerintah Kabupaten Muara Enim

21. Pemerintah Kabuparen Majalengka

22. Pemerintah Kabupaten Banjar

23. Pemerintah Kota Bandung

24. Pemerintah Kota Banjarmasin

25. Pemerintah Kota Mataram

26. Pemerintah Kota Banjar Baru

27. Pemerintah Kota Malang

28. Pemerintah Kota Solok

29. Pemerintah Kota Semarang

30. Pemerintah Kota Madiun

Top 10 Kategori Unit Pelaksana Pelayanan

1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Mataram

5. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

6. RSUP Persahabatan Kementerian Kesehatan

7. RSJantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Kementerian Kesehatan

8. Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

9. RSUD Bendan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

10. RSUP Fatmawati Kementerian Kesehatan

Pemenang Kategori Intansi Pusat (IP) Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

A. Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik :
  1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  2. Badan Pengawas Obat & Makanan

B. Pengelola Dengan Pendorong Perubahan Terbaik :
1. Kementrrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
2. Kementerian Kesehatan

C. Pengelola Dengan Aspek Dampak Terbaik :
  1. Pemerintah Kota Banjarmasin
  2. Pemerintah Kota Banjar Baru

D. Pengelola Dengan Perubahan Dan Perbaikan Pengelolaan Pengaduan Terbaik :
  1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  2. Pemerintah Kabupaten Majalenka

E. Pengelola Dengan Aspek Keberlanjutan Inisiatif Terbaik :
1. Pemerintah Kota Semarang
2. Pemerintah Kalimantan Selatan

Pemenang Kategori Unit Pengelola Pelayanan (UPP) yaitu :
  1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
  2 . Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah      Harapan Kita
  3. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Supriyanto)

News Feed