oleh

PILKADA 2020 Apakah Lebih Berintegritas Dari Pilkada Sebelumnya

-Politik-293 views

Jakarta,Kompasindo.net- Bangsa Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas Demokrasi nya (quality democracy). Untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas harus dilaksanakan dengan pemilihan yang berkualitas pula. Pemilihan kepala daerah atau yang lebih dikenal dengan pilkada selalu menjadi perhatian yang sangat menarik dan selalu menjadi trending topic buat masyarakat Indonesia pada saat pergantian kepala daerah dan terutama buat orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala pemerintahan di suatu daerah. Pilkada sebelum tahun 2005 dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, yang pertama sekali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Walaupun saat ini pilkada bukan termasuk rezim pemilu, tetapi penyelenggaraan
pilkada tetap dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi
Independen Pemilihan (KIP) khusus di Aceh, yang diawasi oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) khusus di Aceh. Sedangkan yang menjadi peserta pilkada adalah: (1) pasangan calon yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau partai politik lokal; dan (2) pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Sejak tahun 2015, pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pilkada dilaksanakan secara serentak dengan tujuan antara lain: meminimalkan cost sosial, politik, dan ekonomi; meminimalkan potensi konflik sosial; efisiensi waktu dan biaya; mendorong penguatan dan efektifitas sistem presidensial dan sistem pemerintahan daerah; serta dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang berkualitas dan representatif bagi
kepentingan daerahnya. Bangsa Indonesia sudah 3 (tiga) kali melaksanakan pilkada
secara serentak, yaitu tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018. Pelaksanaan pilkada tahun 2020 akan merupakan pilkada keempat yang dilaksanakan secara serentak. Harapannya semoga pelaksanaan pilkada tahun 2020 rakyat Indonesia sudah lebih paham pendidikan politiknya dan bagaimana rakyat mempergunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya dan berintegritas.

Pelaksanaan pilkada 2020 pasti tidak jauh dari permasalahan dan tantangan.
Untuk itu penyelenggara pilkada dan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada sampai dengan diumumkan peserta pilkada yang terpilih setelah selesainya proses sengketa yang diselesaikan oleh lembaga terkait harus benar-benar dipersiapkan oleh semua unsur. Dalam pelaksanaan pilkada 2020, yang perlu menjadi perhatian utama oleh penyelenggara pilkada 2020 dan semua yang terlibat dalam pelaksanaannyaadalah menciptakan perbaikan dari pilkada-pilkada sebelumnya, terutama harus diantisipasi masalah administrasi agar semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemilih dapat mempergunakan hak pilihnya tanpa adanya diskriminasi.

Selain itu masalah netralitas, profesionalitas, dan integritas para pelaksana pilkada sangat perlu mendapat perhatian, karena dapat menjadi konflik yang serius pada pelaksanaan pilkada. Sangat banyak kasus-kasus pilkada sebelumnya yang menunjukkan sengketa pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada maupun partai politik sebagai peserta pilkada. Pelaksanaan pilkada harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan para peserta pilkada. Dengan demikian, apakah pelaksanaan pilkda yang akan datang dapat lebih baik dari pelaksanaan pilkada sebelumnya.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, perhelatan pilkada tahun 2020 berpotensi muncul persoalan penyelenggaraan, politik uang, gesekan masyarakat, calon tunggal, politik kekerabatan, pemutakhiran data pemilih, informasi bohong alias hoax, kecurangan proses penghitungan, penyelenggara yang tidak independen, isu SARA, intimidasi, kekerasan psikologis serta fisik dengan maksud mempengaruhi pemilih, manipulasi saat penghitungan dan rekapitulasi suara, kampanye di luar jadwal, dan masalah-masalah lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadlil Ramadhanil, Peneliti Perludem, bahwa fenomena penetapan 8 (delapan) orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi selama kurun waktu 2 (dua) bulan pada tahun 2018, merupakan tamparan yang keras terhadap pencalonan kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik. Dengan demikian, perlunya perbaikan dalam mekanisme perekrutan calon kepala daerah secara serius dan terbuka oleh partai politik, untuk meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan tersebut.

Bangsa Indonesia harus percaya bahwa pelaksanaan pilkada 2020 pasti akan lebih berintegritas daripada pelaksanaan pilkada sebelumnya. Dengan semakin baiknya sistem yang dipergunakan maka berdampak jalannya pelaksanaan sampai penyelesiaan pilkada pasti lebih baik. Pelaksanaan pilkada tahun 2020 diharapkan menuju ke arah digitalisasi, baik oleh penyelenggara pemilu, badan pengawas, maupun lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Dengan sistem digitalisasi, diharapkan proses, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa dapat lebih transparan dan semua warga masyarakat dapat mengakses secara digital. Sistem pengajuan permohonan, baik di KPU, Bawaslu, DKPP, Badan Peradilan (MA), Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, selain dapat dilaksanakan pengajuan dengan sistem offline juga dapat diajukan secara online.

Selain lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada sampai dengan
penyelesaian sengketa pilkada harus berintegritas dan dengan sistem digitalisasi, juga harus memperbaiki regulasi (improve regulation) yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Apabila peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas mengenai pilkada
sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum, serta pemilihan yang efektif dan efisien, diharapkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada benar-benar menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, transparansi pelaksanaan pilkada sangat dibutuhkan. Dengan semakin transparansi pelaksanaan pilkada, akan tercapai tujuan dan target penyelenggara pilkada menuju ke arah yang lebih baik. Dan diharapkan juga pelaksanaan pilkada 2020 akan lebih berkualitas.

Pemilih sudah mengetahui bahwa calon yang dipilihnya benar-benar mampu,
berintegritas, serta berkualitas sebagai pemimpin daerahnya. Kepada para pemilih juga diharapkan lebih bijak dan berkualitas dengan menjauhi dan berani menolak money politic. Selain itu, media sosial diharapkan dalam pemberitaan harus benar-benar jelas kontennya dan kepada seluruh masyarakat tidak terprovokasi terhadap konten-konten
yang tidak jelas sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Berikanlah yang terbaik kepada negaramu, karena salah satu unsur untuk dikatakan seseorang berintegritas adalah apabila berbuat yang terbaik untuk
kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jangan hanya mengutamakan
kepentingan dan keinginan pribadi dan kelompok sendiri Oleh karena itu, no conflict of interest.”

(Sumber karya tulis Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., – Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang)

News Feed