oleh

HIPMIKINDO DITERIMA DI ISTANA, KANTOR STAF KEPRESIDENAN

-Nasional-580 views

Jakarta, kompasindo.net – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil (DPP HIPMIKINDO) diterima di Istana oleh Kantor Staf Presiden Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Abet Nego dan Deputi III Bidang Perekonomian Panutan (08/7/2020).

Menindak lanjuti tentang marahnya Presiden RI bapak Joko Widodo, Presiden bahkan mengeluarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet. Jokowi menilai para menterinya tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi virus corona yang memporak- porandakan hampir semua aspek kehidupan, khususnya ekonomi, kalau memang diperlukan presiden siap membuat perpu, sama seperti yang dirasakan oleh UMKM.

“ Saat ini dari hasil survey yang dilakukan oleh DPP HIPMIKINDO tercatat hampir 60 % bantuan dari pemerintah hanya janji manis dan belum benar-benar sampai kepada UMKM. Oleh karena itu DPP HIPMIKINDO memberikan masukkan dan berharap para Menteri yang terkait dengan UMKM bisa melakukan program aksi yang pro UMKM dengan pendekatan solusi yang jitu untuk menghadapi covid yang sangat berat, dan menguras energi, pilihan untuk meresufle menteri yang tidak perform ada baiknya dilakukan oleh presiden agar visi Presiden tercapai dengan sukses, khususnya bidang Koperasi dan UMKM yang berjumlah 64 juta lebih itu, sangat dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini”, ujar Syahnan Phalipi ketum DPP HIPMIKINDO.

Sudah selayaknya presiden memilih Menteri yang ahli dibidangnya serta berkinerja terbaik, sehingga dapat benar-benar membantu istilahnya harus nendang, walau Menteri memiliki staf ahli dan penasihat, tetapi jika raga dan ruhnya tidak terkoneksi dengan dengan sempurna bahkan keputusan yang diambil bukan keberpihakan yang dapat dan benar-benar dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan tetapi hanya berdasarkan pemikiran, strategi dan kepentingan sesaat, teori dengan pendekatan retrorika selalu dikedepankan padalhal situasi sudah genting dan masalah itu dapat saja menjelma semakin konpleks.

Khusus untuk Kementerian yg terkait dengan koperasi dan UMKM seyogianya memiliki staf ahli dan Penasihat yang terkoneksi sangat erat sengan stake holders agar lebih efektif dan efisien bersinergi dan berkolaborasi secara holistik untuk membantu tugas Menteri dalam memutuskan kebijakan yang pro rakyat, pro ekosistem, namun orientasi jangka panjang harus menjadi dasar kebijakan serta keputusan fokus kepada kepentingan pemangku kepentingan UMKM maupun koperasi”.

Syahnan Phalipi juga menuturkan sebagai ketua Dekopin DKI Jakarta bidang strategis dan pengembangan koperasi itu,
mengusulkan sudah seharus presiden mengeluarkan INPRES tentang UMKM dan Koperasi sebagai payung hukum yg mengatur semua kementerian, badan dan lembaga, semua level pemda swasta, masyarakat, sampai tingakat RW/RT yang dikeluarkan oleh presiden.

Tentang implementasinya temasuk anggaran dieksekusi di institusi masing- masing dengan memberikan rewards dan funishment sehingga semua pihak bergegas bertindak untuk berlomba mencari strategi serta solusi terbaik agar situasi segera pulih.

Pada penjelasan selanjutnya ditambahkan oleh Sekjen Hipmikindo mengatakan “kesulitan utama pelaku usaha untuk berkembang yaitu prilaku birokrasi dalam melayani UMKM, saat kami rapat koordinasi dengan Deputi pada kantor Kementerian Koordinator Keuangan dan Industri dengan Rudy Solahuddin terungkap bahwa untuk memfasilitasi UMKM menjadi berkembang perlu didorong dan difasilitasi agar UMKM dapat mengakses perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya dengan cara segala macam bentuk perijinan yang diperlukan agat dipermudah baik proses, persyaratan dan waktu penyelesaiannya.

Pada masa normal artinya roda ekonomi berjalan seperti sebelum terjadi pandemi Covid19, kondisi seperti ini saja masih sulit bagi UMKM untuk naik kelas kegiatan usaha UMKM masih bisa terus beraktivitas. Namun seiring dengan merebaknya wabah atau pandemi covid19 pelaku usaha UMKM hampir semuanya collaps dan membutuhkan bantuan.

Tapi kenyataan pahit yg harus diterima bahwa faktanya mereka dihadapkan pada persyaratan aspek legalitas oleh perbankan maupun lembaga keuangan yg berprilaku seperti perbankan, seperti adanya ijin usaha dan persyaratan tambahan lainnya yg membuat pelaku usaha semakin terpuruk dan susah utk bangkit kembali.” Kata Henri Sekjen Hipmikindo

Saat ini fungsi Badan Layanan Umum (BLU) dimata pelaku ukm seperti perbankan swasta yang berorientasi pada keuntungan, sementara BLU bukan lembagan komersial.

“BLU kementerian harusnya berfungsi maksimal dengan merangkul bekerja sama bersinergi untuk semata kepentingan UMKM terlabih disaat wabah covid ini, karena BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan/mencari keuntungan/profit, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas, beberapa Lembaga pembiayaan yang ada dibawah kementerian semuanya adalah BLU tapi mereka bertindak dan melayani dengan prosedur seperti layaknya Bank, bahkan sering kali lebih sulit/rumut dari bank, tindakan terlalu hati-hati terkadang sering menjadi penghalang bahkan penghambat untuk maju,

Sering kali pelaku UMKM keaal mereka bilang, Lembaga Pembiayaan tidak ada bedanya untuk apa Lembaga itu didirikan jika banyak menyedot anggaran tetapi tidak berfungsi membantu, lebih baik ditutup saja, dan umkm yang perlu modal kerja arahakan semuanya ke Bank.” Kata Jurika Fratiwi selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan.

“Hasil survey kami dengan junlah responden pengusaha mikro hampir 60 % tidak memiliki tabungan dan hampir 60 % memiliki hutang disaat covid -19, bagaimana pengusaha mikro memasuki transisi ini, new normal adalah suatu kesulitan bagaimana mereka akan memulai usaha kembali jika modal kerjanya sudah dipergunakan untuk biaya hidup, sementara mereka tidak mempunyai masukan karena dilarang berjualan dikarenakan PSBB, apakah pemerintah hadir saat ini untuk mereka? Ini yang sangat penting yang harus dipikirkan dan diberikan solusi” tambah Jurika Fratiwi yang saat ini juga menjabat Ketua bidang Kelautan di IWAPI

Deputi II KSP, Abet Nego dalam menerima DPP Hipmikindo terlihat begitu responsif dengan mencatat semua apa yang diungkapkan beberapa permasalahan.

” Kami organisasi layak memberikan masukkan kepada presiden atas kinerja para pembantu yang kurang perform, oleh sebab itu DPP Hipmikindo akan melakukan riset dan survey kepada para pembantu presiden dengan responden melibatkan UMKM, dan hasilnya akan dilaporkan ke Presiden, sudah seharusnya sekarang tegas agar visi beliau tecapai, beberapa indikator hasil survey kinerja para pembantunya yang sangat rendah, secepatnya dikoreksi jangan sampai terlambat, para pembantu yang hanya pandai mencari muka tak berkinerja positif cepat saja di reposisi” tambah Syahnan Phalipi menutup wawancara.(MSR)

News Feed