oleh

Polres Pagaralam akan Tindak Tegas Bagi Oknum yang Mempermainkan Gas Bersubsidi

-Daerah-534 views

Pagaralam,Kompasindo.net – Ditengah Kelangkaan persediaan Gas Bersubsidi ukuran 3 Kg, tentu hal ini menyulitkan kebutuhan pokok masyarakat khususnya di wilayah Kota Pagaralam.

Sejak awal minggu pertama menjelang Akhir minggu kedua di bulan Juli 2020, Kelangkaan tabung elpiji bersubsidi masih saja terjadi, selain itu harga sampai melambung di angka Rp.30.000,-/ tabung, Hal ini jelas bertentangan dengan SK Walikota Nomor 123 tahun 2018 yang mengatur terhadap harga Gas bersubsidi di situ di terangkan yakni berupa pemutusan hubungan kerja bagi yang melanggar aturan yang telah di tentukan.

Pejabat Dinas Perindustirian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar (Disperindagkop UKM dan PP) Kota Pagaralam, Melalui Kabid Perdagangan Jefri Zulfikar Selasa (14/07/20) menjelaskan, untuk saat ini pihaknya sudah melakukan Rapat Koordinasi terhadap para Agen Pangkalan, dan instansi terkait, dan pihaknya akan melakukan Pengawasan, Pembinaan, dan memberikan teguran, bila hal ini masih tetap dilanggar kami persilahkan untuk berurusan dengan pihak penegak hukum, jelas Jefri Zulfikar Mahfudz kepada wartawan.

Selain itu Jefri menerangkan, dalam catatan Disperindagkop UKM dan PP Pagaralam, penyaluran Tabung Gas setiap bulan sudah ada ketentuannya oleh pihak Pertamina dan agen melalui kontrak kerjasama, baik Harga Eceran tertinggi (HET) maupun Suplay Barang setiap bulannya dari Pangkalan maupun ke Agen-Agen penyalur, dimana di peruntukan agar kebutuhan masyarakat Penguna Tabung Gas bersubsidi ini tidak terjadi kelangkaan dan tepat sasaran,” jelasnya

Tentang satu harga telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017.

Menanggapi hal ini Pemerintah Kota Pagaralam Melalui Surat Walikota telah menerbitkan Surat Edaran dengan No 510/52/DISP2KUKM/2020 untuk para pemilik Hotel, Restoran, Rumah Makan, Pengusaha makanan/Bakery, Usaha Komersil dan Transportasi dilarang mengunakan Gas Elpiji ukuran 3 kg, dan mesti beralih mengunakan Gas non subsidi yaitu Bright Gas 5,5 kg atau 12 Kg.

Terpisah Kapolres Pagaralam AKBP Dolly Gumara Sik MH menjelaskan kepada Faktahukum, dimana untuk saat ini dalam upaya menjaga kamtibmas dan kondusifitas warga Pagaralam, terlebih dalam situasi kelangkaan 3 Kg, Polres Pagaralam Akan bekerjasama dengan pihak terkait terlebih dahulu melakukan pencegahan dan tidak akan segan-segan melakukan penegakan hukum”tandasnya

Dilansir melalui Media Indonesia, Hal ini sesuai dengan kesepakatan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk satuan tugas terpadu.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan institusinya belum memiliki satuan tugas terpadu untuk mengawasi penyaluran BBM satu harga dan elpiji 3 kg.

“Pengawasan kami belum ada yang sampai penyidikan ataupun penindakan. Dengan Polri, kami akan mewujudkan semacam satgas terpadu. Nantinya, pengawasan tak terhenti di SPBU sebagai penyalur, tapi sampai ke masyarakat kecil. Apalagi diutamakan di wilayah 3T Indonesia, yakni daerah terluar, terdepan, terpencil,” ujar Fanshurullah di Mabes Polri, Jakarta, Beberapa waktu lalu.
(Alian Sumsel)

News Feed