oleh

Ketua PWRI Kabupaten Bogor , Mengecam keras Atas Tindakan Oknum Pejabat Dinas PUPR .

-Hukrim-145 views

Cibinong, Bogor,Kompasindo.net-
Kiki Rizki Amalia selaku ahli waris dari almarum H.M Yusuf yang wafat ditahun 2012, mempertanyakan surat sisa sertifikat tanah yang telah diberikan ditahun 2010 silam kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, 31/07/2020

“Ketika Kiki bersama suaminya didampingi kuasa hukum Muhamad Ikbal SH.MH, bulak-balik ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan {PUPR}, menanyakan sertifikat tanah {pengganti}, terakhir dijanjikan oleh Dinas PUPR di bulan Februari 2020 selesai, ternyata belum juga masuk BPN,” pungkas ahli waris almarum H.M Yusuf, dikantor PUPR Kabupaten Bogor, kamis 30 juli 2020.

Namu hal ini di kecaman oleh “Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia {DPC PWRI} Rohmat Selamat SH, M.Kn, Cabang Bogor Raya.” yang Selalu memantau media sosial, membaca dan mendengar Keluhan masyarakat, warga khususnya Kabupaten Bogor.

Ketika jurnalis etabloidfbi.com bertemu dengan Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia Rohmat Selamat SH, M.Kn, ia mengatakan bahwa hati hati dengan Jabatan bahwa pelaku penggelapan dalam jabatan dapat diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Penggelapan oleh pejabat umum kita temui pengaturan umumnya dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”):

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Sampai dengan saat ini berita ditayangkan, team berupaya konfirmasi ke Dinas PUPR, namun yang menangani hal ini dari Sub Bagian Program dan Pelaporan tidak ada ditempat.(Zul)

News Feed