oleh

Pendidikan Ditengah Pandemi, Begini Tanggapan IPM Kota Makassar

-Daerah-471 views

Makassar, Kompasindo.net – Hingga saat ini Pemerintah Kota Makassar belum memberlakukan sekolah tatap muka untuk para peserta didik di tengah pandemi Covid-19.

Kuensekuensi atas keputusan itu, Pemerintah Kota juga harus berusaha lebih banyak untuk menjamin kualitas pendidikan dan peserta didik di masa pandemi yang memberlakukan belajar daring.

Ketua Bidang Advokasi PD IPM Kota Makassar, Muh. Akbar Supriadi, mengatakan, kelemahan pemerintah dalam menyoal pendidikan saat ini adalah tidak adanya langkah konkrit dan general.

“Menteri Pendidikan, Nadim Makarim, hanya memberikan statement mengizinkan penggunaan dana bos dipakai beli kuota, tanpa ada regulasi yang jelas sebagai penegasan,” ujarnya, (22/8).

Dirinya menambahkan, hal tersebut harusnya dibuat secara regulatif sesuai prosedur peraturan perundang-undangan dan resultante satuan penyelenggara pendidikan.

“Frasa mengizinkan justru hanya menimbulkan kelemahan, kelambatan dan kurang pekanya pemerintah menyadari bahwa statement belum bisa dijadikan sebagai landasan hukum bagi siswa mendapatkan bantuan dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran daring dari pihak sekolah,” ungkapnya lagi.

Kilas balik persoalan waktu menghadapi masa pandemi dan keseriusan pemerintah dalam dunia pendidikan harus diejawantahkan secara regulatif sehingga tidak ada lagi pihak sekolah yang tidak memberikan bantuan apa-apa kepada peserta didiknya.

Pemerintah atau dinas pendidikan daerah punya otoritas untuk meminta sekolah-sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dianggarkan kepada seluruh siswa mendapatkan kuota gratis dan tablet bagi siswa yang tidak punya serta tidak mampu memiliki gawai tersebut agar semua siswa mampu mengikuti proses pembelajaran secara maksimal.

“Perlu disadari bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan baik secara individu, kelompok maupun organisasi,” sampainya.

Pertama, dalam bentuk pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan secara umum.

Kedua, pengawasan penyelenggaraan pendidikan sesuai legitimasi peraturan perundang-undangan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

“Peran ini sangat dibutuhkan dalam semester periode kedua new school life,” tandasnya. (Novita)

News Feed