oleh

Serikat Pekerja TRANSJAKARTA Melaporkan Manajemen PT. Transjakarta Terkait Dengan Uang Lembur Karyawan Transjakarta

-Hukrim-373 views

Jakarta, Kompasindo.net-Perjuangan Karyawan PT. TRANSJAKARTA melalui Serikat Pekerja Transjakarta dalam menuntut dibayarkan upah lembur, libur nasional dan libur pemilu terus berlanjut. Setelah lebih dari satu Tahun,  tuntutan mereka belum juga di realisasikan oleh Manajemen PT. TRANSJAKARTA.

Senin, 31 Agustus 2020 – Karyawan PT. TRANSJAKARTA melalui Serikat Pekerja Transjakarta akan membuat laporan kepolisian di Polda Metro Jaya. Laporan Kepolisian ini juga buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. TRANSJAKARTA dengan memberikan Skorsing/Scorsing kepada beberapa pengurus Serikat Pekerja Transjakarta yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu.

Manajemen PT.TRANSJAKARTA memberikan skorsing/scorsing kepada beberapa Pengurus Serikat Pekerja Transjakarta dengan Pasal Pelanggaran Berat akibat aksi di kementerian Ketenagakerjaan tersebut. Beberapa Pengurus diskorsing/scorsing mulai tertanggal 24 Agustus 2020 sampai 31 Agustus 2020.

Beberapa kejanggalan terhadap skorsing/scorsing tersebut dirasakan pengurus Serikat Pekerja Transjakarta. Mulai dari alasan diberikan sanksi skorsing/scorsing sampai pada surat skorsing/scorsing yang baru diterima dan diketahui setelah tanggal 24 Agustus 2020.

Seperti telah diketahui PT. TRANSJAKARTA tidak membayarkan upah lembur, libur nasional, hari raya dari Tahun 2015 sampai 2019 dan Pemilu 2019 terhadap seluruh Karyawannya.

Terhadap hal tersebut, 13 (tiga belas) Karyawan PT. TRANSJAKARTA melalui Serikat Pekerja Transjakarta (disingkat: SPT) memberitahukan kepada Manajemen PT. TRANSJAKARTA terkait kewajibannya untuk membayarkan upah lembur, libur nasional, hari raya dari Tahun 2015 sampai 2019 dan Pemilu 2019.

Bahwa melalui proses mediasi yang berjalan hampir 1 (satu) Tahun sampai dengan selesainya proses TRIPARTIT di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur, PT. TRANSJAKARTA TIDAK ADA ITIKAD BAIK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYARKAN UPAH LEMBUR, LIBUR NASIONAL, HARI RAYA 2015-2019 dan PEMILU 2019.

Patut diketahui sebelumnya bahwa PT. TRANSJAKARTA pemah membayarkan upah lembur, libur nasional, hari raya dari Tahun 2015 sampai 2019 dan Pemilu 2019 terhadap 2 (dua) Karyawannya atas
nama: Bayhaqi dan Jonathan.

Sebagaimana telah dikeluarkan Anjuran oleh Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur, serta Nota Penetapan Nomor: 25 Tahun 2020 terkait perselisihan upah lembur, libur nasional, hari raya 2015 — 2019 dan Pemilu 2019 yang isinya memerintahkan PT. TRANSJAKARTA membayar upah lembur, libur nasional, hari raya 2015 –2019 dan Pemilu 2019 berdasarkan Nota Penetapan tersebut.

Bahwa melalui Serikat Pekerja Transjakarta telah mengirimkan Surat Somasi/Peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Direktur Utama PT. TRANSJAKARTA dengan Surat Nomor: O38/Spt SOM/VII/2020 dan 040/SPT-SOM/VII/2020 NAMUN TIDAK ADA ITIKAD BAIK DARI TERKAIT HAL TERSEBUT.Alih-alih akan dibayarkan, saat ini beberapa pengurus harus merasakan skorsing/scorsing yang diberikan Manajemen PT. TRANSJAKARTA sebagai buntut menuntut upah lembur, libur nasional dan pemilu 2019 melalui aksi di kementerian Ketenagakerjaan.

Bukan itu saja, setelah skorsing/scorsing dihari yang sama teijadi PHK (Pemutusan Hubungan Kelja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. TRANSJAKARTA melalui lewat pesan singkat whatsapp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dikirim melalui kurir, tidak sampai disitu penyebaran foto secara ilegel 8 (delapan) pengurus yang diPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pun beredar kepada petugas pengamanan pool untuk melarang kami masuk kelingkungan TRANSJAKARTA, itu merupakan bentuk pencekalan.

UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan Upah Lembur, Namun melihat peijalanan Karyawan PT. TRANSJAKARTA dalam menuntut hak-haknya tersebut dapat dilihat bahwa bobroknya Manajemen PT. TRANSJAKARTA sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta.

Bahwa manajemen Transjakarta telah melakukan tindak pidana karena tidak membayar upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019. Sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan.Semoga dengan dilaporkannya pelanggarab ini sebagai pelajaran yang berharga bagi PT.
TRANSJAKARTA maupun Pengusaha/Perusahaan lain terkait kewajiban-kewajibannya termasuk dalam membayar upah lembur.Semoga dengan dilaporkannya pelanggarab ini sebagai pelajaran yang berharga bagi PT. TRANSJAKARTA maupun Pengusaha/Perusahaan lain terkait kewajiban-kewajibannya termasuk dalam membayar upah lembur.(Supriyanto)

News Feed