oleh

Pernyataan Sikap KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) Terhadap Pengesahan RUU CIPTA KERJA (OMNIBUSLAW) di Gedung DPR

-Berita-43 views

Jakarta, 7 Oktober 2020 – Serikat buruh seluruh dunia memperingati Hari Pekerjaan Layak yang jatuh pada 7 Oktober setiap tahunnya. Tahun ini menjadi dilema mengekspresikannya, saat tingkat hidup layak semakin drastis menurun, diperparah situasi pandemi gobal yang meluluhlantakkan semua aspek kehidupan. Keadaan itu diperparah dengan kontroversi Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 yang sangat riskan merusak tatanan hubungan industrial ke arah yang semakin berbahaya dan mendegradasi hak-hak buruh ke depan.

Bagi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, ini saat yang krusial bagi semua pihak agar beretleksi untuk duduk bersama dan menyusun sebuah kontrak sosial yang baru, sebuah tatanan hidup yang lebih bermartabat yang meletakkan dialog sebagai pemersatu atas banyaknya kepentingan yang berbeda. Kami, atas nama 662.269 anggota representasi 10 federasi nasional yang tersebar di 25 provinsi seluruh Indonesia, menyuarakan tuntutan kepada pemerintah Republik lndonesia, sebagai berikut :

1.Pembahasan Omnibuslaw (RUU Cipta Kerja) untuk Klaster Ketenagakerjaan sejak awal telah menjadi kontroversial akibat proses lahirnya yang prematur, tidak jelas dasar acuannya dan substansi yang tidak mengakomodir kepentingan buruh yang seyogyanya diletakkan sebagai pertimbangan utama daripada kepentingan investasi yang tentu lebih berpihak pada pemilik modal dan penguasa. Walau begitu KSBSI menghargai setiap upaya yang telah ditunjukkan pemerintah melibatkan serikat buruh, walaupun hal tersebut lebih banyak untuk meredam perlawanan kami yang memprotes prosesnya. Namun, ternyata proses akhir Kembali telah mengabaikan hampir semua poin-poin masukan serikat buruh kepada wakil rakyat dan kami menyatakan kekecewaan mendalam karena DPR memaksakan mengundangkannya. KSBSI bersiap mengadakan perlawanan total karena pemerintah dan DPR memaksakan meloloskan RUU tersebut bersama substansialnya yang mengarah pada penurunan kualitas perlindungan buruh yang semakin mengancam ke depan.

2. Kebijakan pengurangan emisi karbon lndonesia yang dituangkan dalam bentuk NDCs (Nationaly Determined Contributions) juga dinilai tidak transparan dan berorientasi proyek semata. Untuk waktu yang Cukup lama sejak
tahun 2016 KSBSI meminta supaya pemerintah menyeimbangkan program dan kebijakan tersebut dengan konsep Transisi Yang Adil (Just Transition) yang dtawarkan sebagai penyeimbang kebijakan penurunan karbon dalam Mitigasi dan Adaptasi yang berimbas cukup signifikan terhadap buruh yang bekerja di 5 sektor utama yang diprioritaskan dalam NDCS.

3. Beberapa proses perjanjian dagang yang belum rampung hingga saat ini, terutama RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), IEU-CEPA (Indonesia European Union-Comprehensive Economic
Partnership Agreement) dan perjanjian dagang lainnya di kawasan, sama sekali tidak pernah disosialisasikan secara transparan kepada buruh dan masyarakat, sementara kami melihat potensi besar pengaruhnya pada beberapa sektor ketenagakerjaan di Indonesia, seperti sawit dan tambang.

4. Meminta perlindungan buruh transportasi online seperti pengemudi Grab, Gojek dll yang belum memiliki skema perlindungan hingga saat ini sebagaimana penderitaan yang dialami anggota kami di PT. Transportasi
Pengangkutan Indonesia (TPI) beberapa tahun terakhir. Pemerintah melalui Kemenhub, Kemnaker, Mabes Polri dan pihak-pihak terkait sudah selayaknya duduk bersama dan memikirkan skema perlindungan yang tepat untuk mereka.

5. Ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan di Dunia Kerja yang telah disampaikan Kemnaker ke DPR RI awal tahun lalu, juga sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga dan RUU Kekerasan Seksual yang terusdipolitisasi secara berulang di DPR RI sejak tahun 2012.

6. Berikan perhatian khusus bagi sekitar 3,5 juta buruh yang yang terdampak covid-19, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan yang berasal dari beberapa sektor terparah seperti perhotelan dan pariwisata agar diberikan stimulus khusus dan akses prioritas bekerja kembali.

KSBSI menilai semua situasi tersebut mengarah pada pembodohan masyarakat dan mengancam kualitas generasi masa depan. Pemerintah saat ini memang memiliki banyak program besar dan patut diacungin jempol terutama soal pembangunan infrastruktur, tapi sangat disayangkan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo sama sekali TIDAK BERSAHABAT dengan kaum buruh. Untuk itu, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menuntut diberlakukannya KONTRAK SOSIAL BARU sebagai bentuk komitmen pemerintah perduli pada buruh, dimana kontrak sosial tersebut mengakomodir 5 isu utama yang paling krusial bagi buruh dalam perwujudan Pekerjaan Yang Layak, sebagaimana tertuang dalam Tujuan ke-8 Pembangunan Berkelanjutan, yaitu:

1. Keamanan pekerjaan serta hak atas perlindungan hak, keselamatan dan perlindungan sosial, yang mencakup perlindungan upah formal dan informal, jaminan kebebasan berserikat dan berunding, perlindungan K3 sebagai hak dasar bekerja.

2. Kesetaraan dan keikutsertaan semua pihak, mencakup semua kelompok ras, buruh migran, pekerja muda dan kaum perempuan untuk mendapat perlindungan dan jaminan sosial, akses terhadap kesehatan dan pendidikan, serta konsep transisi yang adil terhadap perubahan iklim dan teknologi

3. Regulasi kekuasaan ekonomi, yang menekankan pengkondisian kontrak ekonomi negara, tiadakan surga pajak, jaminan K3 atas penyakit terdampak covid, mandat uji tuntas kelayakan HAM, transisi yang adil dan terukur yang semuanya mensyaratkan pembenahan keuangan secara global dan reformasi massif atas multilateralism

4. Pendanaan upaya pemulihan tidak akan dibebankan pada buruh, melainkan solidaritas global untuk emamstikan Indonesia siap dengan cadangan fiscal dan dukungan keuangan untuk memastikan masa depan lebih baik bagi semua

5. Program stimulus jangka panjang menengah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan berinvestasi pada penciptaan pekerjaan berkelanjutan untuk semua.

Kembalikan harkat martabat buruh, KONTRAK SOSIAL BARU mutlak saat ini !

Terkait disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, membuat suhu politik memanas ditengah pandemi Covid-19. Sebab, sebelum menjadi undang-undang, RUU Cipta Kerja dinilai kontroversial. Karena terdapat pasal-pasal yang memang tidak berpihak pada kepentingan buruh.

Oleh sebab itu, Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ( DEN KSBSI) perlu mengklarifikasi masalah yang memanas

Kantor Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan prescon di Jalan Cipinang Muara Raya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Rabu (7/10).

Dalam konferensi pers ini, KSBSI akan menyampaikan sikap terkait disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Berikut sikap yang akan disampaikan:

1. Bahwa usulan KSBSI dalam pertemuan Tim Tripartit tidak satu pasal utuh pun yang diakomodir dalam UU Cipta Kerja-Klaster Ketenagakerjaan.

2. Bahwa UU Cipta Kerja-Klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh jika dibandingkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Bahwa Hak-hak dasar buruh yang terdegradasi antara lain:
a. PKWT/kontrak kerja tanpa batas;
b. outsourcing dipeluas tanpa batas jenis usaha;
c. upah dan pengupahan diturunkan;
d. besar pesangon diturunkan.

4. Bahwa beberapa ketentuan (norma) yang dirancang dalam RUU Cipta Kerja pengusaha melalui Kadin dan Apindo selaku Tim Pengusaha dalam Tim Tripartit tanggal 10-23 Juli 2020 telah sepakat dengan Tim Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk tetap eksis, tidak dihapus. Tapi justru Pemerintah dan DPR menghapus seperti Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) dengan ini menyampikan sikap tegas sebagai berikut:

1. Menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

2. Mendesak Presiden menerbitkan PERPPU pembatalan UU Cipta Kerja.

3. DEN KSBSI dan 10 (sepuluh) DPP Federasi Afiliasi akan melakukan judicial review UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

4. KSBSI akan melakukan unjuk rasa pada 12 sampai 16 Oktober , mendesak Pemerintah melakukan sebagaimana tuntutan dalam angka 1 dan 2.

5. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KSBSI dan 10 federasi afiliasi KSBSI melakukan unjuk rasa di daerahnya masing-masing menuntut hal yang sama.(Supriyanto)

News Feed