oleh

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI) Mengajukan Judicial Review UU Nomer 11 Tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA

-Berita-37 views

Jakarta, 20 November 2020- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia resmi mengajukan Permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Prof. Dr. Muctar Pakpahan (Ketua DPP (K) SBSI) ditemanin
Tim Advokasi Gugat Omnibus Law mengajukan permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Jumat, 20 November 2020. Tim Advokasi Gugat Omnibus Law menilai UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 lalu banyak melanggar syarat-syarat pembentukan suatu Undang-Undang (syarat formil) sehingga Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menyatakan UU tersebut cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sejak awal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat tanpa adanya Naskah RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademik. Proses pengesahan UU tersebut juga dilakukan secara terburu-buru dan tanpa adanya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait (Stakeholder).

“Pada proses pengambilan keputusan tingkat pertama UU ini, yaitu pada 3 Oktober 2020, dilakukan secara tertutup dan terburu-buru.

Padahal, pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan dengan membacakan naskah RUU dan disetujui substansi pasaI-per pasalnya sampai dengan titik komanya. Apalagi Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini didalamnya memuat 79 Undang-Undang yang berbeda-beda materi muatannya.

“Secara logika dan akal sehat, wajar berbagai elemen masyarakat meragukan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk kepentingan rakyat Indonesia seluas-luasnya.

Menurut Muchtar, poin yang paling krusial dari kejanggalan UU Cipta Kerja adalah adanya perubahan substansi antara Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama antara DPR dengan Presiden pada pengambilan keputusan Tingkat ll (paripuma) pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden tanggal 2 November 2020. Seharusnya apabila sudah ketok palu pada rapat paripurna tidak boleh lagi ada perubahanperubahan apapun.

Tim Kuasa yang akan hadir di Makamah Konstitusi:

1. Agus Supriyadi SH. MH
2. Paulus Sanjaya SH. MH
3. Andi Naja FP Paraga

Ketum Konfederasi DBSI & Tim Advokasi Gugat Omnibus Law menyimpulkan, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah banyak melanggar syarat-syarat pembentukan suatu Undang-Undang (syarat formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pemakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

”Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut cacat formii dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ujarnya.
(K)SBSI mengajukan 4(empat) tema sebagai alasan membuktikan bahwa materi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan tujuan membentuk pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke empat. Tema tersebut adalah :

1. Penempatan Kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945 dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Pengaturan Bab IV tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945
3. Ketentuannya Peralihan Pasal 181 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi Ketidakpastian Hukum yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip yang dianut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945
4. Ketidak cermatan pada Pasal 5 dan Pasal 6 dapat menimbulkan Multitafsir yang melemahkan salah satu fungsi Hukum memberi kepastian hukum.Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945

Pemohon dalam hal ini (K) SBSI mengajukan Judicial Review Undang-undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,karena menurut pemohon bertentangan dengan :

1. Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945
2. Pasal 28 D Ayat (2) UUD NRI 1945
3. Pasal 28 / Ayat (2) dan Pasal 28 / Ayat (4) UUD NRI 1945

Berdasarkan uraian tersebut diatas (K)SBSI meminta kepada Majelis Hakim MK Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan Amar Putusan permohonan pengujian Undang-undang sebagai berikut :

1.Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengajuan Undang-undang yang diajukan oleh pemohon.

2.Menyatakan Materi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan tujuan membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke 4

3.Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim mempunyai Pendapat lain atas perkara ini mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(K)SBSI berpendapat bahwa langkah Judicial Review ini diambil sebagai upaya memastikan Cita-cinta pembentukan Pemerintah Negara Indonesia senantiasa berdasar pada Pembukaan UUD NRI 1945 dan tidak menghendaki adanya Undang-undang yang bertentangan sedikitpun dengan UUD NRI 1945. (Supriyanto)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed