oleh

Agum Gumelar Bicara Kasus Penembakan Laskar FPI

-Hankam-169 views

Jakarta, Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) merespons pernyataan sikap sejumlah pihak mengatasnamakan purnawirawan TNI dan Polri terkait penembakan enam anggota Laskar FPI.
Ketua DPP PEPABRI, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menegaskan, pernyataan sikap tersebut merupakan penyampaian pendapat dari orang per orangan atau individu dan tidak mewakili lembaga purnawirawan manapun.
“Jika ada purnawirawan yang memberikan pernyataan sikap, maka harus dilandaskan dari organisasi purnawirawan. Ada Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PPPolri, dan Legiun Veteran Indonesia,” kata Agum usai melakukan pertemuan dengan Anggota PEPABRI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2020).

Agum mengatakan, memang tidak ada larangan para purnawirawan menyampaikan pernyataan, atau pendapat.

“Pernyataan sikap, itu harus dari organisasi yang enam ini. Jadi, kalau ada pihak orang per orangan menyampaikan pernyataan seperti yang saya utamakan tadi itu adalah pernyataan sikap dari orang per orang. Penyampaian pendapat dari orang per orangan. Individu, ya. (Itu, red) tidak mewakili lembaga purnawirawan. Ini yang perlu digaris bawahi,” klaim Agum.

Seluruh organisasi purnawirawan, kata dia, mempunyai jati diri yang menonjol, yaitu tidak apatis, memikirkan perbuatan, pikiran, perlakuan, dan tindakan untuk kepentingan bangsa dan negara. 

“Harus selalu peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa, tidak boleh apatis, ini yang pertama pejuang,” kata dia.
“Ciri yang kedua adalah berwawasan negarawan. Semua apa yang dipikirkan, semua apa yang diperbuat, sikap pikir kita, sikap laku kita, sikap tindak kita diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah organisasi purnawirawan,” tambahnya.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa ratusan purnawirawan TNI-Polri Peduli Bangsa membuat pernyataan sikap bersama, mendesak agar dibentuk tim pencari fakta (TPF) independen melibatkan Komisi HAM PBB terkait penembakan 6 anggota Laskar FPI.

Mereka adalah Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman, Brigjen R. Kun Priyambodo, Letjen Yayat Sudrajat, Letkol Soekardi, Kolonel Purn Sudarmanto, dan AKBP Izat Saputra.

Deddy Budiman mengatakan pengungkapan kasus penembakan 6 anggota FPI perlu dilakukan oleh tim independen demi kepastian hukum.

Menurutnya, jika terbukti terjadi pelanggaran hukum, maka Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN, berikutnya juga Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.
Pihak mengatasnamakan organisasi purnawirawan itu juga berpandangan bahwa Rizieq Shihab dan FPI tidak akan mendirikan NKRI berdasarkan Islam atau khilafah. Namun, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

PEPABRI meluruskan, bahwa pernyataan sikap tersebut tidak mewakili organisasi purnawirawan manapun, melainkan pernyataan sikap perorangan atau individu.

“Jadi, sekali lagi saya ingin menekankan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Yayat dan kawan-kawannya itu adalah bukan pernyataan sikap dari TNI dan Polri, itu pernyataan atau pendapat sendiri individu dari mereka,” tutup Agum.

Turut hadir dalam pertemuan, Waketum DPP PEPABRI Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto, Sekjen DPP PEPABRI Komjenpol (Purn) Yun Mulyana, Kepala Departemen Komsospol DPP PEPABRI Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma, dan Bendahara DPP PEPABRI, Marsda TNI (Purn) Hari Dwiyono. (Supriyanto)

News Feed