oleh

Kuasa Hukum Bupati Yalimo Menghadiri Sidang Sengketa Pilkada Papua

-Jabodetabek-171 views

Jakarta, 1 Februari 2021 -Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020),
Dalam persidangan yang digelar siang tadi Senin, 1 Februari 2021 memeriksa tiga permohonan. Pertama, permohonan perkara PHP Bupati Yalimo dalam perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.
Damang selaku Kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel, dalam persidangan menjabarkan permasalahan perolehan suara di Kecamatan atau Distrik Welarek. 

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020, Pemohon pada distrik tersebut memeroleh 18.094, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi memperoleh 3.716 suara.

Yenius Yare sebagai kuasa hukum termohon menjelaskan tentang tuntutan pemohon sekaitan tentang sengketa Pilkada tahun yang lalu.
Dalam hal ini, Yenius Yare mengatakan, “Dari pihak termohon telah disampaikan sesui dengan dalil permohonan yang dituduhkan oleh pemohon kepada termohon, itu sudah dijawab dan bantahan sangat jelas. Kemudian kami pihak terkait juga sampaikan bantahan jawaban dari pihak pemohon oleh sebabnya menyangkut pemohonan sampaikan terjadi persoalan di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo itu tidak benar.”
“Yang terjadi di Welarek itu, pencoblosan, penghitungan dan penyaluran pada tanggal 9 Desember 2020 sudah berjalan aman sesuai dengan tahapan. Kemudian hasilnya itu oleh KPPS dan TPS mereka bawa hingga Distrik, Distrik Welarek lalu Incambent atau calon Bupati sendiri, dia buat masalah, bahwa suara 3.716 diperoleh dari pasangan nomor urut 1. Menurut pemohon atau calon Bupati, dia bilang suara itu harus dikembalikan ke saya. Ini kan bukan demokrasi, demokrasi kan sudah berjalan sejak tanggal 9 Desember.” Ucap Yenius Yare. (Supriyanto)

News Feed