oleh

Tim Kuasa Kuasa Hukum Paslon Ujang-Daus Mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI) Terkait Sengketa Pilkada Kabupaten Kepahiang-Bengkulu

-Jabodetabek-611 views

Jakarta, 4 Februari 2021 – Tim Kuasa Hukum Nazarudin SH. MH dan Fatahilah SH. MH dari paslon no.1 (Ujang-Daus) mendatangin Gedung DKPP RI Jakarta pada hari Kamis, 4 Februari 2021 sekaligus memberikan dokumen-dokumen terkait Pilkada Kabupaten Kepahiang-Bengkulu, Sumatera Utara.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Nazarudin dihadapan para Wartawan adalah “Kami sudah menyampaikan beberapa dokumen-dokumen pada pengaduan di DKPP atas nama paslon no.2 Cawabup Zurdinata di pilkada Kabupaten Kepahiang-Bengkulu, untuk terkait tersebut daripada dokumen-dokumen yang disampaikan adalah :
– Ijasah SMA dan SD Zurdinata yang diduga palsu yaitu dimana ijasah SMA dan SD ini terjadi perbedaan penulisan huruf abjad (dimana ijasah SD dituliskan huruf abjad “S” sedangkan ijasah SMA dituliskan huruf abjad “Z”).
Tentu menurut Nazarudin (kuasa hukum paslon 1) ini hal yang paling krusial yang dilakukan terhadap verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kepahiang-Bengkulu. Terkait dari hal ini dengan bukti-bukti yang sudah kami layangkan juga dilampirkan dalam dokumen itu semua sudah lengkap dan disampaikan ke Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI).
Nazarudin selaku kuasa hukum paslon 1 dimanana berkaitan informasi ijasah palsu Cawabup Zurdinata ini didapatkan daripada pengaduan masyarakat pada tanggal 14 Januari 2021 yang artinya setelah tanggal tersebut Nazarudin memverifikasi laporan dari masyarakat Kab. Kepahiang-Bengkulu.
Adapaun demikian selain dari DKPP bahwa Nazarudin juga menyampaikan dengan mengugat terhadap ijasah palsu tersebut di PTUN Bengkulu dalam hal ini register no.5/2021, dimana ijasah palsu tersebut perlu adanya penyelesaian hukum dengan Tata Usaha Negara. Selain dari itu juga untuk meluruskan persoalan yang besar ini, kami juga mengupayakan hukum terhadap penetapan KPU no.2 tanggal 23 Januari 2021 untuk digugat di PTUN Bengkulu.
Hal demikian seperti apa yang kita ketahui bersama terhadap verifikasi, maka untuk menjawab semuanya dari kelalaian tersebut maka perlu adanya upaya hukum yang kami punya saat ini dianggap ada di DKPP untum dilakukan kroscek atau persidangan tersebut dengan harapan agar masyarakat Kepahiang bisa mengetahui dimana asal persoalan verifikasi tersebut.
Harapan kedepannya dari hasil PTUN mendatang adalah berkeyakinan bahwa dalam proses Tata Usaha Negara ini akan diperiksa sebaik mungkin dan bisa diteruskan ke Mendagri yang dimana hasil putusan tersebut dapat berpihak kepada pengugat (paslon 1 Ujang-Daus).
Untuk kelanjutan sidangnya adalah tahapan dismisal untuk nomor perkara 4 dimana gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa adalah cacat adminitrasi (ijasah palsu) dijadwalkan pada hari Selasa, 9 Februari 2021″.

Kuasa hukum Fatahilah juga berpendapat “bahwa prinsip menghormati konstitusi dalam hal ini hukum dan UU yaitu kami sudah melakukan dengan mengirim surat langsung kepada Mendagri dan Gubernur Bengkulu karena ini dalam proses hukum menyangkut administrasi pencalonan agar memproses pelantikan yang telah ditetapkan KPUD Kabupaten Kepahiang-Bengkulu terhadap paslon yang meraih suara terbanyak untuk ditangguhkan terlebih dahulu dan hal ini dalam perkara no.5/2021 dimohon untuk penundaan pelantikannya karna akan merugikan hak konstitusional dalam hal ini adalah pencari keadilan yaitu paslon no.1 (Ujang-Daus) dan para pendukung juga masyarakat Kabupaten Kepahiang-Bengkulu”. (Supriyanto)

News Feed