oleh

AHY Berterimakasih Kepada Kemenhumkam, Presiden RI Dan Kapolri Dengan Ditolaknya KLB Demokrat Kubu Moeldoko

-Nasional-210 views

Jakarta, 31 Maret 2021 – Hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), yang dilakukan Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko ditolak pemerintah. Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Untuk itu, atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini,” ujar AHY saat konferensi pers di kantor DPP Pada Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

Dia menegaskan Ketum PD yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. AHY pun mengatakan penolakan hasil KLB Deli Serdang adalah bentuk penegasan pemerintah terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PD 2020.

“Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan serta konstitusi partai, yakni AD dan ART Partai Demokrat yang dihasilkan oleh Kongres Kelima Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat,” tambahnya.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun berterima kasih kepada Menko Polhukam Mahfud Md, Menkumham Yasonna Laoly, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia juga berterima kasih kepada jajaran pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kemenkumham, dan unsur pemerintah lainnya.

“Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bapak Profesor Mahfud Md. Terima kasih dan penghargaan juga kepada Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasonna Laoly. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal polisi Listyo Sigit Prabowo. Kepada jajaran komisioner KPU, Komisi Pemilihan Umum, jajaran Kemenkumham termasuk Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan serta unsur-unsur pemerintah lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu per satu,” ucap dia.

Akhirnya Kemenkumham Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Kemenkumham akhirnya mengumumkan keputusan atas pengajuan SK Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Kemenkumham menolak mengesahkan Surat Kepengurusan (SK) hasil KLB Deli Serdang itu.

“Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak,” kata Menkumham Yasonna Laoly, dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Yasonna menjelaskan, dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan sempat mengirim surat tanggal 19 Maret yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen.

Dengan keputusan ini, maka pemerintah tetap menganggap kepengurusan Demokrat di bawah ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai yang sah.

Konferensi pers ini juga dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengatakan akan langsung mengajukan gugatan ke PTUN jika Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan mereka.
“Ya saya kira prosesnya masih jalan. Jalan masih panjang (gugat PTUN). Proses berjalan terus karena kita ingin membuat demokratisasi terbangun di Partai Demokrat,” kata Max, Rabu (31/3).

“Itu proses jalurnya ke sana (gugat PTUN). Kan Pak Laoly (Menkumham Yasonna Laoly) sendiri mengatakan pertarungan itu ada di PTUN, di pengadilan,” lanjut Max.

News Feed